in

Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD, jelaskan!

Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD
Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD

Pengertian dan dasar hukum penyusunan APBN dan APBD. Masih pada kunci jawaban soal ekonomi kelas 11, SMA, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum.

Pada artikel sebelumnya aku sudah sebutkan 5 Perbedaan APBN dan APBD, untuk menambah pengetahuan silahkan dibaca, jika ada kesalahan bisa juga di koreksi.

Keduanya merupakan bentuk pengamanan dalam pengelolaan uang negara, baik pusat maupun daerah, sehingga mengurangi tindakan penyelewengan dan menjadi lebih tepat dan terukur dari sisi penggunaanya.

Baca juga: Pengertian pasar modal

Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD

Dasar hukum menurutku merupakan landasan yang menjadi dasar berupa peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menguatkan suatu aturan baru, program, dll yang menjadi pedoman.

Dasar hukum APBN

APBN dirancang berdasarkan dasar hukum atau landasan hukum yang jelas. Dasar hukumnya adalah:

  • UUD 1945 (sesudah amandemen), Pasal 23 dimana inti dari isinya:
    1. APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, serta dilaksanakan secara terbuka.
    2. Presiden mengajukan rancangan APBN kepada DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.
    3. Apabila DPR tidak menyetujui, maka pemerintah memakai APBN tahun sebelumnya.
  • UU No. 1 Tahun 1994, tentang Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Keppres No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Baca juga: Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif

Dasar hukum APBD

  • UU No. 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah, dimana perintah untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala daerah terpadat pada pasal 25.
  • UU No. 33 Tahun 2003, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan pada pasal 4.
  • Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

Baca juga: Lembaga keuangan non bank

Nah teman, itulah Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD, koreksi aku jika salah ya. Terima kasih sudah membaca dan membagikan artikel ini.

Yuk tulis komentar kamu